Perbedaan E Government dan E Governance

Era digital telah mendorong pentingnya E-Government dan E-Governance dalam dunia pemerintahan. E-Government menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan publik secara elektronik, sementara E-Governance mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Penting untuk memahami perbedaan antara keduanya agar dapat menciptakan pemerintahan yang responsif dan efisien di era digital ini.

Pengertian E-Government

Definisi E-Government

E-Government, yang juga dikenal sebagai Pemerintahan Elektronik, mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan pemerintahan dan administrasi publik secara elektronik kepada warga negara dan pihak-pihak terkait. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan partisipasi dalam menyampaikan layanan publik. E-Government mencakup berbagai aplikasi teknologi, termasuk portal pemerintah, aplikasi seluler, sistem manajemen dokumen elektronik, e-forms, dan solusi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga negara.

Contoh implementasi E-Government di berbagai negara

Singapura: Singapura telah menjadi salah satu contoh sukses implementasi E-Government. Mereka memiliki portal pemerintah yang menyediakan akses mudah ke berbagai layanan publik, termasuk pembayaran pajak, perizinan usaha, dan pendaftaran kendaraan secara online. Masyarakat juga dapat memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital.
Estonia: Estonia diakui sebagai salah satu negara pionir dalam E-Government. Mereka memiliki program "e-Estonia" yang mencakup identitas digital untuk semua warga negara, e-voting, dan sistem e-residency yang memungkinkan warga negara asing untuk mengakses layanan online dan melakukan bisnis di Estonia tanpa kehadiran fisik.
Korea Selatan: Korea Selatan telah berhasil mengintegrasikan teknologi canggih dalam sistem pemerintahannya. Misalnya, mereka menggunakan solusi kecerdasan buatan untuk mengelola lalu lintas dan memprediksi kebutuhan layanan publik berdasarkan data pengguna.

Manfaat dan tujuan E-Government

Manfaat E-Government termasuk:

Peningkatan aksesibilitas layanan publik: Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja melalui platform elektronik.
Meningkatkan efisiensi: Penerapan E-Government mengurangi birokrasi dan waktu tanggap pemerintah terhadap permintaan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas: E-Government dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dan memfasilitasi pemantauan oleh masyarakat.
Partisipasi publik: Platform E-Government dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan langsung kepada pemerintah.

Tujuan E-Government adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan sumber daya pemerintah, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi publik, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan E-Government

Meskipun manfaatnya besar, penerapan E-Government juga dihadapi oleh sejumlah tantangan:

Keterbatasan akses teknologi: Tidak semua warga negara memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi, sehingga potensi eksklusi sosial harus diatasi.
Keamanan data: Penerapan E-Government membutuhkan pengelolaan data yang cermat dan keamanan cyber yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dan pribadi.
Biaya dan infrastruktur: Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang diperlukan dapat menghadirkan biaya besar bagi pemerintah.
Resistensi terhadap perubahan: Tantangan budaya dan resistensi dari pihak-pihak yang tidak mendukung perubahan dapat menghambat adopsi teknologi baru.
Koordinasi antarlembaga: E-Government sering melibatkan berbagai departemen dan lembaga pemerintah, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif untuk menghindari redundansi dan inkonsistensi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen politik yang kuat, partisipasi aktif dari masyarakat, serta kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya.

Pengertian E-Governance

Definisi E-Governance

E-Governance, atau Tata Pemerintahan Elektronik, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengambilan keputusan dalam proses pemerintahan. Berbeda dengan E-Government yang lebih menekankan pada penyediaan layanan publik secara elektronik, E-Governance mencakup seluruh aspek dalam mengelola dan mengoperasikan pemerintahan, termasuk interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Peran teknologi informasi dalam E-Governance

Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam E-Governance dengan menyediakan berbagai alat dan platform yang memungkinkan berjalannya proses pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Beberapa peran utama teknologi informasi dalam E-Governance meliputi:

Pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data: Teknologi informasi memfasilitasi pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan analisis yang lebih baik.
Layanan publik elektronik: E-Governance memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan efisien bagi masyarakat.
Partisipasi publik: Teknologi informasi memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas melalui platform online, survei digital, dan mekanisme konsultasi lainnya.
Transparansi dan akuntabilitas: Dengan teknologi informasi, pemerintah dapat lebih mudah mempublikasikan informasi dan laporan terkait kegiatan pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Pengambilan keputusan cerdas: E-Governance menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat.

Hubungan antara E-Government dan E-Governance

E-Government dan E-Governance saling terkait dan seringkali digunakan bersama-sama, tetapi mereka memiliki fokus yang sedikit berbeda. E-Government berfokus pada penerapan teknologi informasi untuk menyediakan layanan publik secara elektronik, seperti pelayanan kesehatan, perizinan, dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, E-Governance mencakup aspek yang lebih luas dalam proses pengelolaan pemerintahan, termasuk pengambilan keputusan, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

Fokus dan lingkup E-Governance

Fokus utama E-Governance adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan partisipatif dengan menggunakan teknologi informasi. Lingkup E-Governance mencakup:

Peningkatan efisiensi: Menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi birokrasi, mengotomatisasi proses, dan meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan publik.
Partisipasi publik: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform partisipasi digital, polling, dan konsultasi publik online.
Transparansi dan akuntabilitas: Memastikan keterbukaan informasi dan aksesibilitas data publik untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Penggunaan teknologi inovatif: Menerapkan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan Internet of Things untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
Peningkatan layanan publik: Mengoptimalkan layanan publik yang ada dan mengembangkan layanan baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

E-Governance berfokus pada perubahan budaya organisasi dan proses pemerintahan yang mendukung adopsi teknologi informasi secara holistik. Dengan menerapkan E-Governance yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kinerja mereka, mendekatkan diri dengan masyarakat, dan mencapai pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif di era digital.

Perbedaan antara E-Government dan E-Governance

Perbedaan pada konsep dan pendekatan

E-Government:
- Konsep: E-Government merupakan penerapan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik secara elektronik kepada masyarakat.
- Pendekatan: E-Government lebih fokus pada penyediaan layanan publik yang efisien dan mudah diakses melalui platform digital. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
E-Governance:
- Konsep: E-Governance adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
- Pendekatan: E-Governance mencakup seluruh aspek dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk pengambilan keputusan berbasis data, partisipasi publik dalam proses kebijakan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Perbedaan dalam aspek teknis dan non-teknis

E-Government:
- Aspek Teknis: E-Government lebih berfokus pada penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen basis data, aplikasi web, dan integrasi sistem, untuk menyediakan layanan publik secara elektronik.
- Aspek Non-Teknis: Aspek non-teknis E-Government lebih menitikberatkan pada strategi penerapan, kebijakan, regulasi, manajemen perubahan, dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengadopsi teknologi.
E-Governance:
- Aspek Teknis: E-Governance memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data guna mendukung pengambilan keputusan pemerintahan yang lebih baik.
- Aspek Non-Teknis: E-Governance juga mencakup perubahan budaya organisasi, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah.

Perbedaan dalam tanggung jawab dan keterlibatan pihak-pihak terkait

E-Government:
- Tanggung Jawab: E-Government umumnya menjadi tanggung jawab departemen atau unit khusus dalam pemerintah yang bertugas mengembangkan dan menyediakan layanan publik elektronik.
- Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait: Penerapan E-Government biasanya lebih terfokus pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik.
E-Governance:
- Tanggung Jawab: E-Governance mencakup tanggung jawab seluruh pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk mengadopsi teknologi informasi dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan.
- Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait: E-Governance melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan LSM, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif.

Perbedaan dalam dampak pada pemerintahan dan masyarakat

E-Government:
- Dampak pada Pemerintahan: E-Government dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik, mengurangi birokrasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Dampak pada Masyarakat: Masyarakat mendapatkan manfaat akses lebih mudah dan cepat terhadap layanan publik, yang dapat meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup.
E-Governance:
- Dampak pada Pemerintahan: E-Governance dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah berdasarkan data, partisipasi publik, dan keterbukaan informasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- Dampak pada Masyarakat: E-Governance dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam urusan publik.

Dalam kesimpulannya, E-Government lebih fokus pada penyediaan layanan publik elektronik, sementara E-Governance mencakup seluruh aspek dalam tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan partisipasi publik. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan responsif di era digital.

Kesimpulan

Ringkasan perbedaan antara E-Government dan E-Governance

E-Government dan E-Governance adalah dua konsep terkait dalam transformasi pemerintahan menggunakan teknologi informasi. Meskipun sering digunakan bersama-sama, mereka memiliki perbedaan yang mendasar:

E-Government lebih fokus pada penyediaan layanan publik secara elektronik dan efisien kepada masyarakat, sementara E-Governance mencakup seluruh aspek dalam tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan proses pengambilan keputusan, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
Dalam aspek teknis, E-Government berfokus pada aplikasi teknologi informasi untuk layanan publik, sedangkan E-Governance memanfaatkan teknologi informasi untuk analisis data dan partisipasi publik.
Tanggung jawab dalam E-Government biasanya ada pada departemen atau unit pemerintah yang menyediakan layanan publik, sedangkan E-Governance melibatkan seluruh pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya memahami peran keduanya dalam transformasi pemerintahan

Memahami perbedaan dan peran keduanya sangat penting dalam transformasi pemerintahan modern:

Optimalisasi Layanan Publik: Dengan memahami E-Government, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih efisien, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pengambilan Keputusan Berbasis Data: E-Governance memungkinkan pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat berdasarkan analisis data, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan relevan.
Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif: E-Governance membuka pintu bagi partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan pemerintahan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas: Keduanya berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sehingga membangun kepercayaan publik dan memastikan penggunaan sumber daya publik secara efisien.

Prospek masa depan E-Government dan E-Governance

Prospek masa depan E-Government dan E-Governance menjanjikan berbagai potensi dan tantangan:

Integrasi Teknologi Lebih Lanjut: Dalam beberapa tahun mendatang, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of Things akan semakin diintegrasikan dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Peningkatan Partisipasi Publik: Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan semakin ditingkatkan melalui platform partisipasi digital, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan.
Keamanan dan Privasi Data: Dalam menghadapi tantangan keamanan siber dan privasi data, pemerintah harus mengutamakan perlindungan data pribadi dan memastikan infrastruktur keamanan yang kokoh.
Adopsi di Seluruh Tingkatan Pemerintahan: E-Government dan E-Governance perlu diadopsi di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga-lembaga publik, agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh.
Kolaborasi antara Negara-Negara: Negara-negara dapat saling belajar dan berkolaborasi untuk mengadopsi praktik terbaik dalam E-Government dan E-Governance, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih maju dan inklusif di tingkat global.

Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan implementasi E-Government dan E-Governance, pemerintahan dapat mencapai efisiensi yang lebih besar, partisipasi publik yang lebih aktif, dan transparansi yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini.

Setianggawan Juli 26, 2023

Pengertian E-business dan E-commerce Dari 4 Perspektif

Materi Kuliah

Pengertian E-business dan E-commerce

E-Bussiness dan E-Commerce merupakan istilah yang sering kita dengar tiap kali kita membahas tentang internet marketing. Dalam postingan sebelumnya, kita membahas tentang manfaat internet dalam pencarian informasi dimana dalam pembahasan itu kita tahu berbagai macam kemudahan dalam mencari informasi dengan menggunakan internet.

namun seiring dengan zaman, perkembangan teknologi internet saat ini terbilang sangat cepat dan pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyak bermunculan teknologi-teknologi berbasis internet ditengah harapan manusia yang mengiginkan menyelesaikan pekerjaan bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari dengan mudah, efektif, dan efisien.

Perkembangan tersebut rupanya merambah keberbagai bidang dan salah satunya di bidang ekonomi dan marketing. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang e-bussiness dan e-commerce, kita akan cari tahu tentang pengertian e-business dan e-commerce serta perbedaan dan persamaan dari kedua istilah tersebut. berikut ulasannya.

Pengertian E-COMMERCE

Electronic Commerce atau biasa disebut dengan E-Commerce Merupakan tempat transaksi bisnis berlangsung melalui jaringan telekomunikasi terutama Internet. E-commerce menggambarkan pembelian dan penjualan produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce adalah tentang melakukan bisnis secara elektronik.

E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik (Munawar, 2009:1). sedangkan pengertian E-Commerce (Perdagangan Elektronik) menurut Jony Wong (2010:33) adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti televisi, radio dan jaringan komputer atau internet.

E-Commerce Pada awalnya istilah e-commerce muncul pertama kali pada tahun 1994, saat winsitu muncul dalam bentuk banner elektronik disuatu halaman website untuk tujuan promosi dan periklanan. Pada tahun 2013, sekitar 155 juta konsumen Amerika diperkirakan akan membelanjakannya sekitar $ 419 miliar, membeli barang dan layanan online melalui perangkat mobile.

Definisi E-commerce dari 4 Perspektif

Dalam buku karya Dave Caffey yang berjudul E-Bussines and E-Commerce Management Strategis, menyebutkan bahwa ruang lingkup e-commerce tidak hanya mengacu pada jual-beli (transaksi) menggunakan internet saja tapi juga pada saat pelanggan melakukan permintaan untuk memperoleh informasi mengenai produk, dan lain-lainya.

Bahkan dalam menurut Kalakota dan whinstone pada tahun 1997 menyebutkan definisi e-commerce dalam empat perspektif, yaitu :

Perspektif komunikasi, E-Commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.

Perspektif proses bisnis, E-Commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.

Perspektif layanan, E-Commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman

Perspektif online, E-Commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya.

Jenis-jenis E-Commerce

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi E-Commerce. Salah satunya dengan melihat sifat peserta yang terlibat dalam transaksi e-Commerce. Berdasarkan sifat penggunanya, E-Commerce dibagi menjadi 3 jenis (Laudon, 2003:45):

E-Commerce bisnis ke konsumen (B2C) melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan.
E-Commerce bisnis ke bisnis (B2B) melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan.
E-Commerce konsumen ke konsumen (C2C) melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen.

Komponen E-Commerce

E-Commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, yaitu (Hidayat, 2008:7):

Produk: Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lain-lain.
Tempat menjual produk (a place to sell): tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting.
Cara menerima pesanan: email, telpn, sms dan lain-lain.
Cara pembayaran: Cash, cek, bankdraft, kartu kredit, internet payment (misalnya paypal).
Metode pengiriman: pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman, atau didownload jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu (misalnya software).
Customer service: email, formulir on-line, FAQ, telpon, chatting, dan lain-lain.

Manfaat E-Commerce

E-commerce memiliki beberapa manfaat, baik itu organisasi, perusahaan dan masyarakat itu sendiri, berikut beberapa manfaat dari e-commerce (Suyanto, 2003:50-51):

Bagi organisasi pemilik e-commerce

Memperluas market place hingga kepasar nasional dan internasional.
Dengan capital outplay yang minim, sebuah perusahaaan dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan, supplier yang lebih baik dan partner bisnis yang paling cocok dari seluruh dunia.
E-commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas.
E-commerce mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa.

Bagi konsumen

E-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi.
E-commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan, mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor.
E-commerce menyediakan produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat.
Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detil dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu.

Bagi masyarakat

E-commerce memungkinkan orang untuk bekerja didalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas dijalan serta mengurangi polusi udara.
E-commerce memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa e-commerce.

Proses Transaksi E-Commerce

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi E-Commerce bisa mencakup tahap-tahap sebagai berikut (Suyanto, 2003:46):

Show. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.
Register. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login.
Order. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.
Payment. Konsumen melakukan pembayaran.
Verification. Verifikasi data konsumen sepeti data-data pembayaran (No. rekening atau kartu kredit).
Deliver. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.

Pengertian E-BUSSINESS

Seperti halnya e-commerce, e-business (bisnis elektronik) juga memiliki sejumlah definisi yang berbeda dan digunakan dalam sejumlah konteks yang berbeda. Salah satu yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah IBM, pada bulan Oktober 1997, saat meluncurkan kampanye yang dibangun di seputar bisnis elektronik. Saat ini, perusahaan besar memikirkan ulang bisnis mereka dalam hal Internet dan budaya dan kemampuan barunya dan inilah yang oleh beberapa orang dipandang sebagai bisnis elektronik.

Definisi E- Bussiness.

Bisnis elektronik (e-business) dapat didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk jaringan dan memberdayakan proses bisnis, perdagangan elektronik, komunikasi organisasi dan kolaborasi dalam perusahaan dan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. E-business menggunakan internet, intranet, extranet dan jaringan lainnya untuk mendukung proses komersial mereka.

Ada perdebatan tentang makna dan keterbatasan e-commerce dan e-business. Beberapa berpendapat bahwa, e-commerce mencakup seluruh dunia aktivitas organisasi berbasis elektronik yang mendukung pertukaran pasar perusahaan-termasuk infrastruktur keseluruhan sistem informasi perusahaan (Rayport dan Jaworski, 2003). Yang lain berpendapat, di sisi lain, bisnis elektronik mencakup keseluruhan dunia aktivitas internal dan eksternal yang berbasis elektronik, termasuk e-commerce (Kalakota dan Robinson, 2003).

Perbedaan E-Business dan E-Commerce

Meskipun istilah e-business dan e-commerce sering digunakan secara sinonim, perbedaan antara keduanya terletak pada rentang proses e-business yang lebih luas yang menggabungkan transaksi internal dalam sebuah organisasi. Ini termasuk transaksi yang berkaitan dengan pengadaan, logistik, manajemen rantai pasokan, pembayaran, pengendalian stok dan pelacakan pesanan.

Seperti yang Chaffey (2004) catat, e-commerce paling baik dipahami sebagai subset dari bisnis elektronik. Dimana dua konsep tumpang tindih tersebut ada dalam pembelian dan penjualan produk dan jasa. Dan berikut adalah perbedaan lainnya antara E-Commerce dengan E-Bussiness.

E-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan, e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindahtanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs.

E-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Ibaratnya, apabila kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanyalah bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia saja.

E-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan jga kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja. Sedangkan e-business membutuhkan pertimbanan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan sebagainya.

PERSAMAAN E-COMMERCE DENGAN E-BUSSINES

Selain perbedaan seperti yang telah disebutkan di atas, e-business dan e-commerce juga memiliki kesamaan tujuan utama yaitu untuk memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya. E-Business dan E-Commerce merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk melalui media internet.

Itulah ulasan materi mengenai Pengertian E-Bussiness dan E-Commerce. Baca juga artikel lainnya yang mengulas banyak hal mengenai teknologi, digital, dan materi kuliah lainnya.

Simak Artikel Lainnya

Referensi :

Kenneth C. Laudon & Carol Guercio Traver, E-Commerce 2004 Business. Technology. Society.

Colin Combe, Introduction to E-business Management and strategy.

Janice Reynolds, The Complete E-Commerce Book: Design, Build, & Maintain a Successful Web-based Business, Second Edition.

Electronic Commerce: The Strategic Perspective

Setianggawan April 11, 2021

Pengertian HAKI Adalah Hak Kekayaan Intelektual

Materi Kuliah

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HAKI”

Pengertian Haki Adalah Hak Kekayaan Intelektual

atau disingkat “HAKI” adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Olehnya ada beberapa pendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau intangible. Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari fikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud (tangible) dan dapat menjadi sumber keuntungan.

Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena hak-hak tersebut memililki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut (hak mutlak). Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat dijual, dilisensikan, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. Pada intinya hak tersebut dapat dipindahtangankan kepemiilikannya dengan dasar alasan sah yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

HAKI Sebagai Hak Privat

Dari sinilah ciri khas Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak privat (private rights). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak Khusus yang diberikan Negara kepada individu pelaku HAKI (inventor, pencipta, pendesain, dsb) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HAKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem hak kekayaan Intelektual juga menuntut diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Teori Hak Kekayaan Intelektual

Dalam teori perlindungan hak kekayaan intelektual ada beberapa teori seperti teori reward, teori recovery, teori incentive, dan teori risk. Menurut teori reward (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan.

Dan menurut teori recovery, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut.

Selanjutnya menurut teori incentive menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu incenitve agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi.

Sedangkan menurut teori risk (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

HAKI Merupakan Sistem Hukum Positif

Dari teori-teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan HAKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia.

Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (natural acquisition). Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas “suum cuique tribuere”, yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut.

Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.

Sebagai suatu sistem hukum modern, sesuai dengan pandangan H.L.A. Hart tentang konsep hukum (concept of law),1 sistem Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama.

Dalam keadaan ini sistem HAKI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu:

1. adanya aspek perintah;

2. mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya;

3. adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa; dan

4. mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya

Simak Artikel Lainnya

Setianggawan April 11, 2021

Sejarah Internet : Perkembangan & Evolusi Internet Di Dunia

internet Materi Kuliah teknologi

Sejarah Internet : Perkembangan & Evolusi Internet Di Dunia

Tahukah Kamu tentang sejarah internet dan perkembangan evolusi internet ?. Siapa sih yang tidak kenal internet? Bahkan hampir setiap hari kegiatan kita tidak jauh-jauh dari yang namanya internet. Internet menurut KBBI adalah komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit berinternet atau jaringan internet.Lalu jika sudah sering menggunakan, apakah sudah tahu evolusi atau sejarah internet dari zaman dahulu hingga sekarang. Mari kita ulas.

Sejarah Internet Tahun 1950

Berawal dari tahun 1950-an

Ternyata internet telah ada sejak tahun 1950-an lho. Bisa jadi kamu belum lahir. Lalu seperti apa sebenarnya sejarah internet?. Jadi, Menurut Naughton dalam Journal of Cyber Policy, evolusi atau sejarah internet terbagi atas dua fase. Fase satu dimulai dari percobaan militer hingga kepentingan sipil, yaitu pada tahun 1967 hingga 1995. Sedangkan fase dua adalah komersial internet yaitu pada tahun 1995 hingga sekarang.

Nah berikut perkembangan evolusi internet atau sejarah internet dari zaman dahulu hingga sekarang. Semua perkembangan internet yang kamu rasakan saat ini bermula dari pra-sejarah. Berikut rincian lebih detailnya.

Perkembangan Internet Tahun 1956-1966

Perkembangan internet berawal sejak perang dingin. Bagian pertama dari sejarah ini, menyangkut doktrin MAD (Mutual Assured Destruction) yang mengatur perselisihan antara Amarika Serikat dan Uni soviet.

Nah, MAD ini seharusnya menjamin keamanan Nasional. Jika satu pihak meluncurkan serangan nuklir pihak lain akan membalas. Hal ini tentunya akan menguntungkan pihak penyerang jika serangan pendahuluan dilakukan lebih dasyat. Ini karena akan membuat sistem perintah dan kontrol musuh tidak berfungsi.

Untuk bertahan dari serangan termonuklir yang menghancurkan peneliti Paul Barand RAND Corporation membuat jaringan dan teknologi komunikasi yang disebut packet switching. Karena alasan birokrasi jaringan prototipenya tidak pernah dibangun. Selanjutnya Donald Davies di Laboratorium Fisika Nasional Inggris membuat jaringan komunikasi baru untuk aplikasi sipil dari sekelar digital. Akan tetapi teknologi ini tidak memadai untuk tugas sipil dan jarak jauh.

Tahun 1957

Bagian kedua pra sejarah evolusi internet ini ditandai dengan keberhasilan Uni Soviet meluncurkan sputniksatelit pada oktober 1957. Hal ini mengejutkan pertahanan AS, Sehingga terbentuk badan Proyek penelitian kelanjutan (ARPA) di AS. Pada suatu waktu ARPA mendanai pembelian, operasi dan pemeliharaan komputer mainframe untuk berbagai departemen universitas dan institut yang mengadakan kontrak penelitian. Dari sini muncul lah ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network).

ARPANET (1967-1972)

Komputer mainframe yang di danai ARPA di berbagai pusat penelitian tidak kompatible satu sama lain, sehingga diputuskan untuk membangun subnet dari mini komputer identik yang disebut IMPs atau prosesor pesan antar muka. Nah melihat tantangan tersebut ARPANET membangun sebuah jaringan yang semuanya bisa saling terhubung dan beroperasi.

Perkembangan TCP/IP (1973-1983)

Perkembagan TCP/IP ini ternyata melalui penelitian dan perkembangan terutama yang berkaitan dengan protokol. Selama terbentuk ARPANET dan setelahnya perkembangan teknologi jaringan terus berlangsung. Selanjutnya pada tahu 1973 dimulai proyek internetworking untuk beralih dari jaringan kesatuan seperti halnya ARPANET ke jaringan yang dapat dioperasikan secara mandiri atau independen. Pada akhirnya muncul penemuan model dan protokol TCP/IP. Pada tahun 1983 ARPANET diminta untuk mengadopsi TCP/IP.

Transisi atau peralihan (1983-1995)

Tentunya sudah tahu ya di awal sejarah telah disebutkan bahwa jaringan yang terbentuk adalah jaringan untuk kepentingan militer. Nah pada tahun 1983-1995 sudah mulai terjadi peralihan nih. Yaitu transisi atau peralihan jaringan militer ke jaringan sipil.

Pada tahun 1970 akses internet dibatasi untuk mereka yang bekerja dibeberapa institusi dan yang memegang kontrak penelitian di ARPA. Hal ini menyebabkan US National Science Foundation (NSF) mendanai pembuatan jaringan ilmu komputer (CSNET) pada tahu 1980-an.

Berbeda dengan ARPANET, keanggotaan CSNET terbuka untuk ilmuwan komputer dilembaga manapun yang bersedia membayar langganan tahunan. Sehingga jaringan tumbuh lebih pesat dari 2000 komputer induk pada 1985 menjadi 185.000 pada tahun 1989 dan naik kembali pada tahun 1993 menjadi 1.776.000.

Pada tahun 1984 NSF mulai mendanai pendirian pusat superkomputer baru di Amerika Serikat. Hal ini karena digunakan untuk membentuk jaringan nasional guna memperluas komunitas peneliti sehingga terbentuklah NSFNET.

Pada akhirnya, di tahun 1998 disepakati ARPANET sebagai jaraingan backbone atau tulang punggung jaringan baru, akan tetapi semakin usia menua pada tahun 1990 NFSNET menjadi jaringan backbone ARPANET dan secara resmi ARPANET dinonaktifkan pada 28 Februari 1990, sehingga keterlibatan militer dalam pengopersian komputer telah berakhir.

Dinonaktifkannya ARPANET ini menimbulkan permasalahan baru. Masalah terkait pendanaan berikutnya. Ini menyebabkan munculnya beberapa pendapat bahwa jaringan tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial. Pada akhirnya NSF memutuskan penggunakan komersial internet yang dapat saling terhubung yaitu layanan IP atau ISP (Internet Service Provider)

Kelima rincian perkembagan internet tesebut termasuk dalam fase satu evolusi internet. Kemudian seperti apa fase ke dua perkembangan internet ini? Berikut selengkapnya

Sejarah Evolusi internet Terdapat fase dua

Evolusi Internet Tahun 1995-2000

Pada awal 1990-an muncul perkembangan baru yang disebut WWW (world Wide Web) oleh tim Berners-Lee di CERN, laboratorium penelitian partikel multinasional Swiss. Pengembangan ini didasari untuk menerbitkan, mencari, dan mengambil dokumen yang disimpan di server internet di seluruh dunia yang berguna untuk laboratorium seperti CERN.

Perkembangan Internet Tahun 2000-2003

Web awlanya dibuat sebagai sarana unutuk berbagi informasi diantara fisikawan yang tersebar di seluruh dunia. Sebagain besar informasi tersebut dalam bentuk dokumen. Hal ini mungkin sangat cocok untuk para ilmuan akan tetapi ada keterbatasan bagi dunia korporat atau pelaku bisnis.

Awalnya web tidak menyajikan gambar dan merupakan media satu arah. Tidak memungkinkan adanya interaksi. Oleh karna itu Berners-lee mengembangkan teknologi inovasi baru yang memungkinkan web memfasilitasi transaksi.

Sehingga muncul solusi dalam bentuk cookies, HTTPS, evolusi browser yang ditambah plug-in yang memungkinkan jenis file audio, video, dan file lainnya. Selain itu, muncul pula JAVAscript yang mengubah laman web menjadi mesin virtual.

Fase terbaru dari evolusi internet (2004-sekarang)

Fase perkembangan terbaru ini tentunya yang dapat dirasakan saat ini. Jaringan internet saat ini sudah bisa diakses melalui smartphone atau telepon pintar. Selain itu muncul layanan jaringan sosial berupa media sosial seperti facebook (2004), linkedln (2003), dan twitter (2006).

Jaringan media sosial berawal dari tahun 2004 dan didominasi okeh facebook. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Saat ini telah berkembang media sosial lainnya. Tidak hanya media sosial. Aplikasi yang dapat di akses dengan internet melalui telepon pintar juga sudah berkembang.

Jadi, seperti itulah evolusi internet, sejarah internet dan perkembangannya dari zaman dahulu hingga sekarang. Semoga dengan rincian sejarah tersebut kamu lebih mengenal sejarahnya tidak hanya sekedar sebagai pengguna intenet akftif saja.

Simak Artikel Lainnya

Sumber :

Naughton J (2016). The Evolution ot the internet : From military experiment to general purpose technology. Journal of cyber policy : 1 (1) : 5-28.

Setianggawan April 11, 2021

Pengertian Sistem Informasi Menurut Para Ahli

Definisi Materi Kuliah pengertian

Pengertian Sistem Informasi Menurut Para Ahli

Pengertian Sistem Informasi Menurut Para Ahli secara garis besar mengacu pada kumpulan beberapa peralatan yang terlibat dalam penyebaran informasi. Perangkat keras, perangkat lunak, koneksi sistem komputer dan informasi, pengguna sistem informasi, dan perumahan sistem semuanya adalah bagian dari sistem informasi.

Definisi Sistem Informasi lainya adalah seperangkat elemen yang saling terkait atau komponen yang mengumpulkan (input), memanipulasi (proses), menyimpan, dan mendistribusikan (output) Data dan informasi, dan memberikan reaksi korektif (mekanisme umpan balik) untuk memenuhi tujuan tertentu.

Feedback/Mekanisme umpan balik merupakan komponen yang membantu organisasi mencapai tujuan mereka, misalnya upaya untuk meningkatkan keuntungan atau meningkatkan pelayanan pelanggan.

Sistem informasi biasanya mengacu pada sistem komputer dasar namun mungkin juga menggambarkan switching telepon atau sistem pengendalian lingkungan. Sistem Informasi melibatkan sumber daya untuk informasi bersama atau olahan, serta orang-orang yang mengelola sistem. Orang dianggap sebagai bagian dari sistem karena tanpa mereka, sistem tidak akan beroperasi dengan benar.

Ada banyak jenis sistem informasi, tergantung kebutuhan yang harus dipenuhi. Sistem pendukung operasi, seperti sistem pemrosesan transaksi, mengubah data bisnis (transaksi keuangan) menjadi informasi berharga. Demikian pula, sistem informasi manajemen menggunakan informasi basis data untuk menghasilkan laporan, membantu pengguna dan bisnis membuat keputusan berdasarkan data yang diambil.

Lantas bagaimanakah para ahli berpendapat tentang definisi sistem informasi ? Berikut adalah Penjabaran Sistem Informasi Menurut Para Ahli :

Definisi Sistem Informasi Menurut Para Ahli

1. Menuruut Hanif Al Fatta, 2009:9

Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yang terorganisasi beserta tatacara penggunaanya yang mencangkup lebih jauh dari pada sekedar penyajian.Istilah tersebut menyir atkan suatu maksud yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun tatacara penggunaanya.

Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud pembuatanya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu : keserasian dan mutu data, pengorganisasian data, dan tata cara penggunaanya. untuk memenuhi permintaan penggunaan tertentu, maka struktur dan cara kerja sistem informasi berbeda-beda ber gantung pada macam keperluan atau macam permintaan yang harus dipenuhi.

Suatu persamaan yang menonjol ialah suatu sistem informasi menggabungkan berbagai ragam data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk dapat menggabungkan data yang berasal dari berbagai sumber suatu sistem alih rupa (transformation) data sehingga jadi tergabungkan (compatible).

Berapa pun ukurannya dan apapun ruang lingkupnya suatu sistem informasi perlu memiliki ketergabungan (compatibility) data yang disimpannya.

2. Menurut Leitch Rosses

sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolah transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

3. Menurut O’Brien 2005, 5

sistem informasi adalah suatu kombinasi terartur apapun dari people (orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer networks and data communications (jaringan komunikasi), dan database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi.

4. Menurut John F. Nash (1995: 8)

Sistem informasi adalah Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.

5. Menurut Gordon B. Davis (1991: 91)

Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.

6. Menurut Erwan Arbie, 2000, 35

Sistem informasi adalahsistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, membantu dan mendukung kegiatan operasi, bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu mempermudah penyediaan laporan yang diperlukan.

7. Menurut Kertahadi (2007)

Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan.

Simak Artikel Lainnya